SAJAK.ID – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) mengadakan rapat koordinasi untuk mengoptimalkan perencanaan dan mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan anggaran tahun 2024.
Rapat ini berlangsung di Aula lantai 3 Disdikbud pada Rabu (17/7/24) dan dipimpin oleh Kepala Disdikbud Kukar, Thauhid Aprilian Noor.
Menurut Thauhid, tujuan utama dari rapat ini adalah untuk mensinergikan rencana pembangunan daerah dengan Program Peningkatan Pendidikan yang didanai dari APBD Kukar.
Rapat ini juga bertujuan memberikan pengarahan tentang prinsip pengelolaan keuangan daerah yang sesuai. Pasalnya Disdikbud Kukar mengelola anggaran yang cukup besar.
Rapat koordinasi yang menghadirkan Rektor Universitas Patria Artha dari Sulawesi ini diikuti para kepala sekolah dari tingkat SD hingga SMP se-Kukar.
Kata Thauhid, kegiatan ini sangat penting untuk meminimalisir dan menghindari temuan dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terutama terkait pengelolaan dana BOSKAB.
“Karena pihak sekolah terkadang tidak paham masalah keuangan. Jadi rapat ini untuk meminimalisir dan mempelajari agar tidak terjadi temuan,” kata Thauhid.
Meskipun sudah ada pendampingan dari Inspektorat dan BPK, Thauhid berharap kehadiran pihak luar dapat memberikan motivasi dan panduan dari proses perencanaan hingga pelaporan keuangan sehingga tidak ada masalah dalam proses keuangan.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga proses penganggaran serta pelaporan yang baik.
Tak hanya itu, Thauhid mengimbau seluruh PPTK, PA, PPK, dan pengelola dana BOS di sekolah untuk melakukan administrasi keuangan dengan baik dan cermat.
Dia mengakui bahwa tugas ini menjadi beban tambahan bagi guru yang juga harus mengajar.
“Semoga ke depan kita harapkan pelaporan keuangannya bisa lebih tertib lagi,” ujarnya.
Ia mengakui kendala yang dihadapi adalah masalah pengetahuan teknis dan berharap setelah ini akan ada pelatihan teknis yang lebih mendetail.
“Harapan saya setelah ini kita akan lakukan pelatihan teknis secara mendetail, agar tidak ada lagi temuan oleh BPK terhadap laporan keuangan baik di dinas maupun sekolah,” tutur Thauhid.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, Disdikbud Kukar berharap dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan, serta mendukung tercapainya peningkatan mutu pendidikan di Kukar. (Adv/su)
