SAJAK.ID – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kaltimtara Bidang Kemitraan Strategis mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar untuk mengawasi pengelolaan anggaran di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kukar.
Desakan ini disampaikan setelah HMI mengantarkan surat permohonan pengawasan ke Kejari Kukar, menyusul ketidakresponan pihak dinas terhadap surat yang mereka kirimkan sebelumnya.
Ketua Bidang Kemitraan Strategis Badko HMI Kaltimtara, Suardi, menyatakan langkah tersebut dilakukan sebagai respons atas keluhan masyarakat terkait ketidakmerataan bantuan dari dinas tersebut.
“Anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan terlihat tidak memperhatikan kondisi masyarakat. Kegiatan dominasi bantuan bibit yang tidak terkena pajak menjadi tanda tanya besar. Apakah ada indikasi korupsi di dalamnya?” ujarnya.
HMI Kaltimtara menyoroti adanya indikasi nepotisme dalam pembagian anggaran, terutama karena bantuan yang didominasi oleh satu kecamatan mencapai puluhan miliar rupiah.
Selain itu, Suardi menyebutkan bahwa pengelolaan bantuan bibit yang bebas pajak memunculkan potensi keuntungan besar bagi pihak-pihak tertentu tanpa mekanisme pengawasan yang ketat.
“Kami mendesak Kejari Kukar untuk segera melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kukar demi mencegah potensi penyalahgunaan,” tutur Suardi.
Sebagai langkah lanjutan, Badko HMI Kaltimtara merencanakan aksi demonstrasi di kantor dinas tersebut pada pekan depan jika tidak ada tanggapan memadai dari pihak terkait. (*)
