SAJAK.ID – Dukungan politik terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara nomor urut 1, Aulia Rahman Basri – Rendi Solihin, terus mengalir menjelang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kukar 2024 yang akan digelar 19 April 2025. Kali ini, dukungan datang dari tokoh yang tidak asing bagi masyarakat Kalimantan Timur — Hadi Mulyadi, mantan Wakil Gubernur Kaltim dan politikus senior Partai Gelora.
Dalam sebuah pernyataan terbuka, Hadi menyuarakan pilihannya dengan gaya khas dan penuh metafora.
“Kalau malam lampu mati, jangan lupa nyalakan lilin. Kalau ada Aulia-Rendi, jangan pilih yang lain,” katanya.
“Saya, Hadi Mulyadi, mengimbau kepada seluruh masyarakat Kutai Kartanegara untuk memilih pasangan nomor 1, Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin,” lanjutnya tegas.
Dukungan Hadi dinilai sebagai angin segar bagi pasangan Aulia–Rendi. Selain latar belakangnya sebagai mantan pejabat tinggi di provinsi, ia juga dikenal sebagai figur yang dekat dengan masyarakat akar rumput dan memiliki pengaruh kuat, terutama di kawasan hulu dan pesisir Kukar.
Gabungan Energi Muda dan Pengalaman
Pasangan Aulia–Rendi sendiri kerap disebut sebagai duet yang merepresentasikan energi muda dan pengalaman pemerintahan. Rendi Solihin adalah petahana yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati, sementara Aulia Rahman Basri dikenal sebagai salah satu perumus program Kukar Idaman Terbaik yang semula diusung Edi Damansyah, bupati Kukar yang posisinya dalam pilkada kali ini ia gantikan.
Keduanya juga membawa sejumlah program unggulan, seperti beasiswa pendidikan lanjutan, perbaikan infrastruktur desa berbasis partisipasi warga, serta sistem layanan kesehatan digital di pedalaman, dan lainnya.
Dengan masuknya dukungan dari Hadi Mulyadi, peta politik menjelang PSU semakin mengerucut. Selain figur lokal dan relawan, Aulia–Rendi kini didukung oleh jejaring partai dan tokoh berpengaruh di Kalimantan Timur.
Pemungutan suara ulang ini menjadi penentu akhir setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan pelaksanaan PSU di Kukar. Bagi Aulia–Rendi, ini bukan sekadar soal politik, tapi soal melanjutkan komitmen untuk membangun Kukar secara inklusif dan berkelanjutan. (*)
