SAJAK.ID — Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin, menjamin seluruh penerima Beasiswa Kukar Idaman 2025 akan menerima hak penuh mereka, meskipun proses pencairannya dilakukan dalam dua tahap.
Pernyataan ini disampaikan setelah Rendi menemui puluhan mahasiswa dari Aliansi Masyarakat Kukar Menggugat (AMKM) yang berdemonstrasi di Kantor Bupati Kukar, Kamis (14/8/2025).
Aksi massa ini dipicu oleh adanya pemangkasan nominal pencairan beasiswa tahap pertama yang dinilai tidak mencukupi untuk biaya pendidikan.
Rendi mengakui adanya miskomunikasi terkait anggaran yang tersedia, namun ia memastikan kekurangan dana akan segera ditutup.
Aksi demonstrasi yang digelar AMKM diawali dengan orasi dari perwakilan lembaga mahasiswa, yang kemudian diwarnai dengan pembakaran ban.
Sempat terjadi kericuhan kecil antara massa dan aparat, namun situasi dapat diredam dan orasi kembali dilanjutkan.
Koordinator Lapangan AMKM, Zulkarnain, dalam orasinya menolak kebijakan pemangkasan nominal beasiswa.
Ia menyoroti beasiswa S1 yang nominalnya dipotong dari Rp5 juta menjadi Rp1,6 juta. Menurutnya, nominal tersebut tidak realistis karena sebagian besar Uang Kuliah Tunggal (UKT) berada di atas angka tersebut.
Selain menolak pemangkasan, massa juga menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan program beasiswa dan pendidikan. Mereka mendesak penambahan kuota dan transparansi dalam prosesnya.
Tuntutan lain yang disuarakan adalah pemangkasan anggaran program hiburan untuk dialihkan ke sektor pendidikan, serta pencopotan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) yang dinilai gagal dalam mengelola program beasiswa.
Massa juga mendesak percepatan realisasi program seragam gratis untuk siswa TK hingga SMP tanpa pungutan pajak.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Wabup Rendi Solihin menjelaskan bahwa jumlah pendaftar Beasiswa Kukar Idaman tahun ini mencapai lebih dari 9.000 orang, dengan 4.500 di antaranya dinyatakan lolos verifikasi. Hal ini menjadi penyebab utama masalah.
Kata dia, anggaran murni sebesar Rp8 miliar yang tersedia di awal tahun tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan seluruh penerima, yang diperkirakan memerlukan tambahan dana sekitar Rp12,5 miliar.
“Tadi malam kita sudah berdiskusi bersama Pak Bupati dan OPD terkait untuk menutup kekurangan anggaran tersebut. Insyaallah, kekurangan ini akan dibayarkan pada SK Perubahan Bupati nanti,” terang Rendi.
Rendi juga menjabarkan skema pencairan yang akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, setiap penerima akan mendapatkan Rp1,6 juta. Sisanya, sebesar Rp3,4 juta, akan dicairkan pada tahap kedua setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kukar 2025 disahkan.
“Kita memastikan semua penerima manfaat akan mendapatkan jumlah yang sama seperti tahun sebelumnya, hanya saja pembayarannya dilakukan dua tahap karena keterbatasan anggaran murni di awal tahun,” tegas Rendi.
Ia juga mengapresiasi aksi mahasiswa sebagai masukan positif bagi pemerintah untuk berbenah dan mengevaluasi program Beasiswa Kukar Idaman secara keseluruhan. (ra)
