SAJAK.ID – Ketua Dewan Pengarah Tim Pemenangan Edi Rendi, Junaidi, mengungkapkan langkah strategis untuk mengantisipasi praktik money politik dan potensi kecurangan dalam Pilkada Kutai Kartanegara (Kukar).
Langkah ini mencakup pengawasan yang ketat, pembentukan posko pengaduan, hingga pemberian penghargaan lewat sayembara kepada masyarakat yang melaporkan pelanggaran.
“Kuta melakukan langkah waspada dini terhadap isu money politik yang berpotensi cukup tinggi. Semua pendukung dan relawan Edi Rendi kita instruksikan untuk bergerak bersama mengawal Pilkada agar berlangsung jujur, adil dan damai,” ujar Junaidi saat jumpa pers di Gedung DPC PDI Perjuangan Kukar, Senin (25/11/2024).
Kata Junaidi, untuk meminimalisir kecurangan, tim Edi-Rendi telah mendirikan posko pengaduan yang tersebar di seluruh Kukar.
Selain itu, mereka membentuk tim khusus untuk memantau perhitungan suara melalui sistem real count dan kamar hitung.
“Proses perhitungan suara nanti harus terpantau maksimal. Semua TPS kita sudah rekrut saksi yang terlatih dan diinstruksikan untuk mengawal suara dengan ketat,” ungkapnya.
Tak hanya itu, langkah yang cukup unik lainnya adalah sayembara terbuka bagi masyarakat yang melaporkan pelaku money politik.
“Kami menyediakan hadiah Rp25 juta bagi seluruh lapisan masyarakat Kukar yang melaporkan atau berhasil menangkap pelaku money politik. Pastinya identitas pelapor akan kita rahasiakan demi keamanan,” tegas Junaidi.
Junaidi juga memastikan 100 persen TPS di Kukar sudah memiliki dua saksi, dengan total 2.894 saksi yang telah dilatih untuk menjaga integritas proses pemilihan.
Kata Junaidi, Tim Edi Rendi berharap masyarakat dapat turut berpartisipasi aktif dalam menciptakan Pilkada yang bersih dan adil dengan melaporkan segala bentuk kecurangan melalui tim center mereka.
Tim Edi Rendi juga fokus memperkuat basis relawan di setiap desa untuk memastikan konsolidasi berjalan masif.
“Relawan dan pendukung kami terus bergerak untuk menjaga Pilkada damai. Kami sudah menyiapkan dana operasional untuk mendukung pemenangan dan memastikan tidak ada pelanggaran yang mencederai demokrasi,” pungkasnya. (ra)
