SAJAK.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara, Sunggono, menyoroti pentingnya Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang digelar halaman kantor bupati Kukar, Selasa (20/5/2025). Ia menyampaikan bahwa program tersebut kini menunjukkan progres yang cukup baik.
Ia menegaskan bahwa MBG bukan hanya soal pemenuhan gizi anak semata, namun juga berkaitan langsung dengan kenyamanan dan kesiapan mereka dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah.
“Dalam sambutan yang saya bacakan tadi, soal MBG itu tidak hanya memberikan gizi, tapi juga untuk memastikan setiap anak Indonesia itu merasa nyaman dan tenang saat mengikuti kegiatan pembelajaran,” jelasnya.
Menurutnya, ketika anak-anak mengonsumsi makanan bergizi yang disediakan melalui program ini, mereka akan lebih fokus dan semangat belajar.
“Kondisi anak yang fit setelah mengkonsumsi MBG karena sudah kenyang, diharapkan mereka tidak lagi berpikir kapan makan, di mana harus makan, dan apa yang akan dimakan,” katanya.
Sunggono menambahkan bahwa keberadaan makanan bergizi membuat anak-anak lebih siap secara fisik dan mental mengikuti pelajaran di sekolah.
“Kalau sudah dikasih makan, maka mereka akan semangat belajar, asyik mengikuti pembelajaran yang diberikan guru karena perutnya sudah kenyang dengan makanan yang memang bergizi,” imbuhnya.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, saat ini di Kukar direncanakan pembangunan dua titik dapur umum untuk mendukung distribusi MBG, khususnya di wilayah Tenggarong Seberang. Dapur umum ini akan menjadi sentra penyediaan makanan untuk sekolah-sekolah yang menjadi sasaran program.
Namun, Sunggono mengakui bahwa cakupan program ini masih belum bisa menjangkau seluruh wilayah di Kukar. Karena itu, pihak pelaksana program dari pusat juga telah meminta bantuan dari pemerintah daerah untuk mendukung dengan penyediaan lahan yang dapat digunakan sebagai lokasi dapur umum.
“Melalui saya kemarin, mereka juga minta pemerintah daerah bisa membantu menyiapkan lahan yang bisa dijadikan semacam dapur umum,” ujarnya.
Ia menyebut, permintaan ini ditujukan agar proses pendistribusian makanan bisa lebih maksimal dan menjangkau lebih banyak sekolah.
Pemerintah pusat, kata Sunggono, meminta daerah menetapkan titik-titik lahan yang bisa dipinjam-pakaikan untuk pembangunan dapur umum.
“Kemarin dimohonkan supaya pemerintah daerah menetapkan titik-titik lahan yang akan dipinjam pakaikan oleh mereka,” tuturnya.
Lahan tersebut akan digunakan untuk mendukung operasionalisasi program MBG tanpa membebani anggaran daerah . Sebab, sesuai ketentuan, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak diperbolehkan dalam pelaksanaan program ini.
“Dalam program MBG, pemerintah daerah dilarang untuk menggunakan APBD, sebab yang hanya dibolehkan adalah pusat. Daerah hanya diminta menyumbang sumber daya yang lain saja,” jelasnya lebih lanjut.
Salah satu bentuk dukungan konkret yang diharapkan dari pemda adalah penyediaan lahan yang memenuhi syarat infrastruktur dasar, seperti ketersediaan air, listrik, dan akses jalan. Ini penting agar dapur umum dapat berfungsi optimal dan logistik makanan bisa berjalan lancar.
“Seperti tadi saya bilang, kita diminta untuk menyiapkan lahan yang terakses dengan infrastruktur lain, seperti air, listrik, dan jalan yang mudah diakses,” kata Sunggono.
Meski hanya lahan kosong yang diminta untuk mendirikan dapur umum, Sunggono menegaskan bahwa pihak pusat tidak mengalokasikan anggaran bagi pemerintah daerah untuk itu.
“Secara khusus hanya lahan kosong yang rencana mau dijadikan dapur umum itu yang diminta pemerintah pusat, tapi soal anggaran tidak ada,” pungkasnya.(Adv)
