SAJAK.ID – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) mencatat masih banyak sekolah dasar dan menengah pertama yang membutuhkan perbaikan infrastruktur.
Dari sekitar 400 sekolah di Kukar, sebagian besar memerlukan peningkatan sarana dan prasarana (sarpras). Meski begitu, Disdikbud menegaskan pembenahan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran.
Kepala Disdikbud Kukar, Thauhid Afrilian Noor, mengungkapkan bahwa tidak seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk sektor pendidikan digunakan untuk pembangunan fisik.
“Kalau dibelanjakan di sarpras semua, terus bagaimana gurunya? Enggak dibimtek? Bagaimana sistem pengajarannya?” ujar Thauhid.
Menurutnya, anggaran Disdikbud Kukar tahun 2025 mencapai Rp2,2 triliun. Namun dari jumlah itu, sebagian besar terserap untuk kebutuhan rutin.
“Beban tetapnya saja 1,8 triliun. Gaji guru dan pegawai mencapai Rp1,2 triliun. Belum termasuk dana BOS daerah, BOS nasional, dan pembayaran air serta listrik sekolah,” jelasnya.
Kenaikan anggaran rutin juga dipengaruhi oleh penambahan tenaga P3K yang mencapai lebih dari seribu orang. Akibatnya, sisa anggaran yang bisa digunakan untuk belanja modal, termasuk pembangunan fisik sekolah, hanya sekitar Rp200 miliar.
“Jangan lihat angka besarnya saja. Angka 2,2 triliun itu memang besar, tapi isinya sebagian besar untuk operasional yang tidak bisa dihindari,” kata Thauhid.
Selain infrastruktur, Disdikbud Kukar juga menjalankan berbagai program seperti pengadaan seragam gratis bagi siswa yang menjadi bagian dari program Bupati Kukar.
Thauhid memastikan, meskipun terbatas, pembenahan sarpras sekolah tetap dilakukan secara perlahan dan terencana, menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. (Adv)
