SAJAK.ID – Memasuki periode 2024-2029, lima Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) secara resmi dilantik di Jakarta pada hari Minggu, 24 Maret 2024.
Nama-nama yang dilantik meliputi Rudi Gunawan sebagai Ketua KPU Kukar, Muhammad Rahman sebagai Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan, Wiwin sebagai Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan, Purnomo sebagai Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi, serta Muchammad Amin sebagai Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM.
Dalam acara press release dan buka puasa bersama di Kantor KPU Kukar pada Rabu, 27 Maret, Rudi Gunawan menyampaikan niatnya untuk mempererat hubungan dengan wartawan sebagai mitra kerja.
Rudi berharap kerja sama antara KPU dan media akan membantu menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kukar dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 yang akan segera dilaksanakan.
“Sebagai orang baru di KPU, saya ingin membangun silaturahmi dengan media sebagai mitra. Harapannya kita bisa berkomunikasi dengan baik,” ujar Rudi.
Salah satu fokus utama KPU Kukar di bawah kepemimpinan baru ini adalah meningkatkan partisipasi pemilih.
Rudi mengakui bahwa partisipasi pemilih di Kukar pada dua pemilihan sebelumnya belum mencapai target dan bahkan mengalami penurunan.
Oleh karena itu, Rudi berharap media dapat membantu dalam memperkuat gawai demokrasi di Kukar untuk mencapai tujuan tersebut.
“Meningkatkan partisipasi pemilih ini adalah prioritas kami. Media adalah mitra strategis, karena publikasi diperlukan untuk meningkatkan partisipasi dan pendidikan pemilih,” tambahnya.
Selain itu, KPU Kukar juga akan memfokuskan upaya pada kesuksesan Pilkada 2024 dengan komitmen untuk menjaga integritas dan transparansi.
Rudi dan timnya menegaskan bahwa KPU tidak akan mengulangi kesalahan masa lalu, yang pada periode sebelumnya beberapa komisioner KPU Kukar dilaporkan dan dikenai sanksi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Prinsipnya KPU tidak boleh berbohong. Kalau salah masih bisa dibenarkan. Bohong itu tidak baik. Jadi prinsipnya kita juga akan mengevaluasi, kami tidak ingin kejadian sebelumnya terulang di Pilkada tahun ini,” pungkasnya. (aa)
