SAJAK.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara, Sunggono, menyampaikan tanggapannya terhadap berbagai usulan dari Fraksi Golkar pada Rapat Paripurna ke-21 DPRD Kukar, yang digelar pada Senin (18/11/2024).
Sunggono mengapresiasi saran dan masukan dari Fraksi Golkar terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.
Dalam rapat tersebut, Sunggono mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menyusun APBD, khususnya terkait dinamika ekonomi, sosial, dan politik, serta persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Pemerintah daerah berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial yang menjadi dasar keberhasilan pelaksanaan APBD.
“Kami tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial sebagai dasar keberhasilan pelaksanaan APBD,” ujar Sunggono.
Pemerintah daerah juga mengakui pentingnya mitigasi ketergantungan pada dana perimbangan, dan berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mencapai kemandirian keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Selain itu, Sunggono menjelaskan bahwa realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang cukup besar dalam dua tahun terakhir didorong oleh lonjakan harga batubara dan kebijakan pemerintah pusat terkait perhitungan DBH Minerba.
Sunggono menambahkan bahwa belanja daerah akan difokuskan pada program-program prioritas, terutama di bidang infrastruktur dan pendidikan.
Anggaran sebesar 3,36 triliun atau 49,44% dari total belanja daerah telah dialokasikan untuk sektor infrastruktur, yang meliputi perbaikan jalan, pembangunan jembatan, dan penanganan banjir. (Adv/su/ra)
