SAJAK.ID — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) sebagai langkah strategis menekan angka pengangguran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kukar mencapai 4,05 persen pada 2023—mengalami penurunan tipis dari 4,14 persen pada tahun sebelumnya.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kukar Sunggono saat mewakili Bupati Edi Damansyah dalam acara Sosialisasi RTKD Kukar di Hotel Grand Fatma, Rabu (18/6/2025).
Menurutnya, RTKD merupakan pedoman penting dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan berbasis data yang komprehensif dan akurat.
“Penyusunan RTKD harus sistematis dan melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat,” kata Sunggono.
RTKD disusun untuk mendata dan menganalisis kebutuhan tenaga kerja secara menyeluruh, baik di sektor formal maupun informal. Prosesnya dimulai dari pengumpulan data, penyusunan proyeksi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulan daerah, hingga perumusan program strategis.
Langkah ini juga didukung oleh program pelatihan dan sertifikasi guna meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal. Pemerintah berharap dengan peningkatan kompetensi, angkatan kerja di Kukar siap menghadapi tantangan pasar kerja modern.
Sunggono juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RTKD agar implementasinya tetap relevan dan tepat sasaran.
“Pengusaha, akademisi, dan masyarakat memiliki peran vital dalam mendukung keberhasilan RTKD. Dunia usaha bisa membuka lapangan kerja dan terlibat dalam pelatihan, akademisi memberikan riset, dan masyarakat aktif dalam peningkatan keterampilan,” jelasnya.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan RTKD yang aplikatif dan berkelanjutan guna menciptakan lapangan kerja produktif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kukar.
Acara sosialisasi ini turut menghadirkan Rini Nurhayati, Koordinator Perencanaan Tenaga Kerja Makro dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, serta dihadiri oleh sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Kukar. (Adv)
