SAJAK.ID – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus memperkuat pembangunan berbasis masyarakat dengan menaikkan insentif Ketua RT dan meningkatkan bantuan keuangan RT dari Rp50 juta menjadi Rp150 juta per tahun.
Hal itu disampaikan langsung Bupati Kukar Aulia Rahman Basri saat menghadiri silaturahmi dan evaluasi Program Pembangunan Berbasis RT di Muara Jawa, Sabtu (22/11/2025), bersama Wakil Bupati .
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Aulia menyebut bahwa peningkatan insentif Ketua RT harus sejalan dengan peningkatan kinerja serta tata kelola dana yang transparan.
Insentif Ketua RT dinaikkan menjadi Rp1,5 juta per bulan, naik tiga kali lipat dari sebelumnya, dan berlaku pula bagi sekretaris serta bendahara RT.
“Honor Bapak Ibu kita naikkan tiga kali lipat,” ujar Aulia yang disambut tepuk tangan para Ketua RT.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah atas beban kerja RT yang meningkat setelah pagu anggaran dinaikkan menjadi Rp150 juta per tahun.
Aulia menekankan bahwa tambahan dana bukan hanya angka di atas kertas, tetapi harus benar-benar memberikan manfaat bagi warga. Karena itu, setiap program wajib melalui musyawarah RT dan dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat.
Bupati Aulia berharap peningkatan anggaran dan insentif ini dapat memperkuat sinergi RT, desa, dan pemerintah kabupaten dalam meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pemerataan pembangunan di tingkat paling bawah.
“Pastikan seluruh keputusan diambil melalui musyawarah dan tampilkan hasilnya dalam infografis di depan rumah RT,” tegasnya.
Ia meminta agar realisasi kegiatan juga diinformasikan kembali secara berkala kepada warga demi menjaga akuntabilitas.
Pertemuan tersebut juga menjadi ajang evaluasi pelaksanaan bantuan keuangan RT selama ini.
Bupati Aulia ingin memastikan program berjalan efektif, kendala dapat diidentifikasi, dan manfaat dirasakan langsung oleh lingkungan.
“Program ini harus benar-benar landing ke masyarakat sesuai peruntukan,” katanya.
Selain pemaparan kebijakan, kegiatan diisi dialog terbuka antara Bupati dan para Ketua RT serta Kepala Desa. Berbagai masukan, usulan, dan persoalan lapangan disampaikan langsung kepada pemerintah daerah.
“Kita ingin semua aspirasi terdengar agar kebijakan yang diambil tepat dan berpihak pada kebutuhan warga,” ujar Aulia.(Adv)
