SAJAK.ID – Pagi itu, Senin 17 Agustus 2026, Lapangan Upacara Kantor Bupati Kutai Kartanegara dipenuhi barisan rapi dan bendera yang berkibar pelan ditiup angin.
Detik-detik proklamasi diperingati seperti biasa, hening, khidmat, lalu pecah oleh tepuk tangan saat Sang Merah Putih mencapai puncak tiang, dikibarkan oleh tangan-tangan muda Paskibraka.
Tapi di balik seremoni yang berjalan tertib itu, ada pesan yang coba dititipkan Bupati Aulia Rahman Basri kepada warganya sebuah pesan yang lebih terasa seperti pengingat daripada pidato resmi.
“Semangat kemerdekaan ini bisa menjadi semangat kami juga dalam membangun Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujarnya, singkat namun sarat maksud.
Bagi Aulia, HUT ke-81 RI bukan sekadar tanggal yang dirayakan lalu dilupakan esok hari. Ia ingin 17 Agustus menjadi cermin — tempat pemerintah daerah bertanya pada diri sendiri: sudah sejauh mana Kukar mampu berdiri sendiri?
Ada satu kalimat yang diucapkan Aulia dengan nada yang terdengar seperti doa sekaligus target kerja: “Kita menginginkan Kutai Kartanegara yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri, yang bisa membiayai dirinya sendiri.”
Kalimat itu tidak lahir dari ruang hampa. Ia diucapkan di tengah kondisi fiskal daerah yang, diakui sendiri oleh sang Bupati, masih dalam tekanan. Namun alih-alih menjadikan itu alasan untuk meredupkan semangat, Aulia justru membalik logikanya bahwa kesulitan semacam inilah yang seharusnya menyalakan kembali api perjuangan yang dulu membakar para pendiri bangsa.
“Pemerintah daerah berusaha untuk selalu mencarikan solusi-solusi yang terbaik di setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat,” katanya, seolah menegaskan bahwa kemerdekaan hari ini diperjuangkan bukan lagi dengan bambu runcing, melainkan dengan kebijakan dan koordinasi.
Di antara berbagai persoalan yang membebani daerah, satu isu paling nyata dirasakan warga: pemutusan hubungan kerja alias PHK, yang sempat menghantui sektor industri di Kukar.
Namun pagi itu, ada kabar yang membuat Aulia tersenyum lega saat menyampaikannya. Penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di sejumlah perusahaan mulai menunjukkan titik terang.
“Alhamdulillah, hari ini RKAB sudah mulai pelan-pelan keluar,” ungkapnya. Kalimat sederhana itu menyimpan makna besar, sebuah sinyal bahwa roda industri boleh jadi akan kembali berputar.
Bahkan, katanya, sejumlah perusahaan telah berkomitmen: begitu RKAB benar-benar clear, proses PHK tidak akan dilanjutkan. Lebih dari itu, ada janji lain yang mungkin menjadi angin segar bagi pekerja yang telanjur dirumahkan, mereka berpeluang dipanggil kembali bekerja.
“Kalau sudah dilaksanakan, akan dipanggil kembali untuk bekerja,” ujar Aulia, singkat, namun cukup untuk menumbuhkan harapan di tengah ketidakpastian.
Namun Aulia tahu, harapan tidak boleh ditumpukan pada satu titik saja. Ia sadar, ekonomi yang hanya bersandar pada satu sektor ibarat rumah yang berdiri di atas satu tiang, rapuh saat angin berubah arah.
Karena itu, ia mendorong lahirnya ekosistem ekonomi yang lebih beragam di Kukar. Bukan sekadar menunggu perusahaan besar membuka lowongan, tapi menumbuhkan ruang bagi masyarakat untuk punya “jalan pulang” lain ketika satu pintu tertutup.
“Biarpun misalnya terjadi pemutusan hubungan kerja, warga masyarakat bisa melakukan aktivitas perekonomiannya di luar dari pekerjaannya tersebut,” pungkasnya.
Kalimat penutup itu terasa seperti benang merah dari seluruh pesannya pagi itu bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya soal bebas dari penjajah, tapi juga bebas dari ketergantungan, bebas dari rasa takut kehilangan segalanya hanya karena kehilangan satu pekerjaan.
Di Lapangan Upacara Kantor Bupati Kukar, bendera telah berkibar penuh. Tapi pesan yang ditinggalkan Aulia pagi itu seolah berbisik pada warganya: kemerdekaan yang sesungguhnya baru benar-benar dirayakan ketika setiap orang punya kemampuan untuk berdiri, meski dunia di sekitarnya sedang goyah. (*)
