SAJAK.ID – Gang-gang sempit di kawasan Kelambu Kuning, Jalan AM Alimuddin, Kelurahan Melayu Tenggarong, menjadi salah satu persoalan yang kembali terlihat setelah kebakaran melanda permukiman warga.
Puluhan rumah terbakar. Sebanyak 75 kepala keluarga harus mengungsi. Di tengah kondisi itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mulai menghitung kembali kebutuhan warga yang terdampak.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kukar, M Aidil, mengatakan pihaknya belum dapat memastikan pembangunan rumah bagi korban. Pemerintah masih mengawali penanganan dengan pendataan.
“Kami data dulu keseluruhan warga dan rumah yang terdampak. Dari situ baru bisa ditentukan apa yang dapat dilakukan pemerintah,” kata Aidil saat ditemui Kamis (8/10/2026).
Pendataan dilakukan bersama pihak kelurahan dan kecamatan. Langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui kondisi rumah serta warga yang kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran.
Aidil mengatakan hasil pendataan nantinya menjadi dasar pemerintah untuk membahas penanganan lanjutan, termasuk upaya membantu korban mendapatkan hunian yang layak.
Namun, persoalan tidak berhenti pada rumah yang terbakar. Akses menuju permukiman juga menjadi perhatian.
Gang yang sempit berpotensi menyulitkan mobil pemadam kebakaran ketika harus masuk ke tengah permukiman. Karena itu, Aidil mendorong adanya pembahasan pelebaran akses jalan bersama warga.
“Kalau bisa gang itu sekitar empat meter supaya kendaraan damkar lebih mudah masuk. Tetapi kondisi di sini mungkin maksimal sekitar tiga meter,” ujarnya.
Pelebaran jalan bukan perkara mudah karena sebagian lahan warga kemungkinan harus digunakan untuk fasilitas umum. Aidil berharap ada kesediaan warga untuk membicarakan kemungkinan tersebut.
“Kami berharap ada keikhlasan warga kalau memang sebagian tanahnya, mungkin setengah meter atau satu meter, bisa digunakan untuk kepentingan fasilitas umum,” katanya.
Di sisi lain, Perkim juga melihat kebutuhan hidran di kawasan padat penduduk. Aidil menyebut keberadaan hidran di Tenggarong masih belum mencukupi.
Menurut dia, penyediaan hidran harus direncanakan bersama Damkarmatan dan OPD terkait. Yang tidak kalah penting adalah memastikan sumber air tersedia.
“Jangan sampai hidran sudah dibangun, tetapi sumber airnya tidak ada. Jadi semuanya harus direncanakan dan didata terlebih dahulu,” ucap Aidil.
Ia berharap penataan permukiman, akses jalan, sumber air dan fasilitas keselamatan dapat dibahas bersama warga serta pemerintah agar kawasan tersebut lebih siap menghadapi risiko kebakaran di kemudian hari. (Adv/Dd)
