SAJAK.ID – Ketergantungan pasokan telur dari luar daerah menjadi salah satu alasan Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kutai Kartanegara (Kukar) mengembangkan budidaya ayam petelur.
Program ini disiapkan untuk memperkuat produksi lokal dan menyediakan telur yang lebih segar bagi masyarakat.
Kepala Distanak Kukar Mohammad Rifani mengatakan, pengembangan ayam petelur direncanakan berlangsung di lima kecamatan, yakni Kota Bangun, Muara Muntai, Kota Bangun Darat, Loa Janan, dan Loa Kulu.
Menurutnya, program tersebut masih dalam tahap penghitungan kebutuhan jumlah ayam. Namun, Distanak Kukar berencana menggunakan ayam betina muda atau pullet yang mendekati masa bertelur, bukan anak ayam yang baru menetas atau day-old chick (DOC).
“Kami pilih pullet supaya lebih cepat masuk masa bertelur. Kalau dari DOC, waktunya lebih panjang,” kata Rifani saat diwawancarai, Selasa (20/10/2026).
Pemilihan pullet menjadi salah satu strategi untuk mempercepat produksi telur. Dengan usia ayam yang sudah mendekati masa bertelur, peternak tidak perlu menunggu selama pemeliharaan dari fase anak ayam hingga dewasa.
Rifani menyebut, kebutuhan pasar menjadi pertimbangan utama dalam menjalankan program tersebut. Selama ini, sebagian pasokan telur di Kukar masih berasal dari luar daerah.
“Kebutuhan telur kita cukup besar. Kalau bisa diproduksi sendiri, telur yang sampai ke masyarakat juga lebih segar,” ujarnya.
Di luar pengembangan ayam petelur, Distanak Kukar tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur pertanian. Program tersebut mencakup pembangunan irigasi dan jalan usaha tani (JUT) untuk mendukung aktivitas petani di kawasan produksi.
Pemkab Kukar juga menambah dua kawasan pengembangan pertanian, yakni Rapak Lambur dan kawasan Jonggon. Dengan penambahan tersebut, jumlah kawasan pengembangan pertanian bertambah dari lima menjadi tujuh kawasan.
Rifani menjelaskan, kawasan Jonggon telah memiliki hamparan lahan eksisting seluas lebih dari 1.000 hektare. Luasan lahan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kawasan yang dapat dikembangkan untuk kegiatan pertanian.
“Di Jonggon sudah ada hamparan lebih dari 1.000 hektare. Potensinya ada, tinggal bagaimana infrastrukturnya kita dukung,” jelasnya.
Meski memiliki lahan yang luas, pengembangan pertanian di kawasan tersebut masih memerlukan pembenahan infrastruktur. Ketersediaan irigasi dan jalan usaha tani dinilai belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan.
“Pasti masih perlu pembenahan. Rasio infrastruktur kita belum mencukupi, itu yang jadi kuncinya,” tutup Rifani.(Adv/Dd)
