SAJAK.ID – Tidak semua kebutuhan pendidikan memiliki tujuan yang sama. Ada mahasiswa yang membutuhkan bantuan biaya untuk melanjutkan kuliah, tetapi ada pula bidang pekerjaan tertentu yang membutuhkan tenaga ahli dengan pendidikan khusus.
Pertimbangan itulah yang membuat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara membagi program beasiswa menjadi dua kategori, yakni beasiswa stimulan dan beasiswa tematik.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menjelaskan bahwa kedua program tersebut memiliki sasaran dan mekanisme pembiayaan berbeda.
“Beasiswa stimulan membantu sebagian kebutuhan pembiayaan mahasiswa. Kalau beasiswa tematik, kita siapkan untuk kebutuhan sumber daya manusia pada bidang tertentu,” jelasnya saat diwawancarai di Pendopo Odah Etam Tenggarong, Jumat (6/11/2026).
Beasiswa stimulan diberikan kepada mahasiswa yang menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi. Besaran bantuan relatif sama tanpa membedakan lokasi kampus.
Sementara itu, beasiswa tematik dirancang untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional yang masih diperlukan pemerintah daerah.
Salah satu contohnya adalah kerja sama pendidikan dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD). Pemkab Kukar menanggung seluruh biaya pendidikan karena membutuhkan tenaga ahli di bidang transportasi.
“Kalau bidang transportasi, memang kita membutuhkan tenaga khusus. Karena itu, seluruh biaya pendidikannya kita tanggung,” ujarnya.
Kebijakan serupa diterapkan pada bidang keagamaan. Pemerintah memberikan pembiayaan penuh untuk menyiapkan tenaga yang nantinya dapat membantu pengembangan sektor tersebut di Kukar.
Sunggono memastikan pelaksanaan program beasiswa masih berjalan. Penerimanya berasal dari berbagai kalangan, mulai masyarakat umum hingga pegawai pemerintah daerah.
“Sejauh ini seluruh program berjalan. Tidak ada yang tidak berjalan,” katanya.
Meski demikian, penerima beasiswa tetap harus memenuhi persyaratan akademik. Khusus beasiswa penuh atau tematik, terdapat batas nilai indeks prestasi yang harus dipertahankan.
Ia mencontohkan mahasiswa yang mengikuti pendidikan di Telkom. Apabila nilai akademiknya berada di bawah ketentuan, beasiswa dapat dihentikan dan dana yang sudah diterima wajib dikembalikan sesuai aturan.
“Kita tidak ingin langsung memberikan sanksi. Kita harus tahu dulu apa masalah yang dihadapi mahasiswa,” tuturnya.
Sunggono mengatakan, pemerintah juga berkomunikasi dengan pihak kampus dan mahasiswa ketika menemukan penurunan prestasi akademik.
Jika masalahnya berkaitan dengan proses belajar mengajar, pemerintah akan mengoordinasikannya dengan perguruan tinggi. Namun, persoalan pribadi tetap menjadi pertimbangan tersendiri.
“Yang kita inginkan, mereka berusaha memperbaiki prestasi akademiknya. Sebelum mengambil keputusan, kita juga meminta penjelasan dari pihak kampus,” tutupnya. (Adv/Dd)
