SAJAK.ID – Menjelang penghujung 2026, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi tantangan menjaga keseimbangan keuangan daerah.
Sejumlah kewajiban pembayaran masih harus diperhitungkan, sementara penyaluran hak keuangan daerah dari pemerintah pusat belum sepenuhnya terealisasi.
Di tengah kondisi tersebut, Pemkab Kukar berupaya agar penyelesaian kewajiban pada akhir tahun tidak berujung pada penambahan utang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan pemerintah daerah masih mengkaji kondisi keuangan secara menyeluruh sebelum menentukan langkah yang akan diambil.
Menurut dia, keputusan mengenai kemungkinan pembiayaan melalui utang tidak bisa dilakukan hanya dengan melihat besaran kewajiban yang belum terbayarkan. Pemerintah juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan dan kebutuhan anggaran pada tahun berikutnya.
“Kalau dalam pandangan saya, mudah-mudahan tidak sampai berutang lagi. Minimal, di akhir tahun sudah bisa kita selesaikan,” ujar Sunggono saat diwawancarai, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, angka potensi utang sekitar Rp500 miliar hingga Rp600 miliar yang beredar saat ini belum merupakan perhitungan final.
Perkiraan tersebut berkaitan dengan hak keuangan daerah yang belum disalurkan pemerintah pusat. Selain itu, terdapat pula kemungkinan kewajiban pembayaran terhadap kegiatan yang baru selesai menjelang akhir tahun.
Sunggono menggambarkan kondisi tersebut melalui perbandingan antara hak daerah dan dana yang benar-benar diterima.
“Kalau hak kita Rp100 ribu, ternyata yang disalurkan oleh pusat hanya Rp60 ribu. Berarti ada Rp40 ribu yang masih terutang,” jelasnya.
Persoalan ini semakin kompleks karena dana yang belum disalurkan pemerintah pusat merupakan akumulasi dari beberapa tahun sebelumnya.
Sunggono menyebut, awalnya nilai dana yang masih menjadi kewajiban pemerintah pusat kepada daerah diperkirakan mencapai Rp3,6 triliun. Setelah ada pembayaran sekitar Rp900 miliar, jumlah yang tersisa masih berada di kisaran Rp2,5 triliun.
Ia memperkirakan persoalan tersebut telah berlangsung sejak sekitar 2021.
“Pokoknya selama beberapa tahun. Ya, mungkin sejak sekitar 2021. Sudah lama,” ungkapnya.
Kondisi keuangan tersebut turut berpengaruh terhadap pelaksanaan sejumlah program daerah, termasuk program RT-Ku Terbaik yang penyaluran dana kegiatannya masih dikeluhkan sejumlah desa.
Sunggono menyebut pemerintah harus menyesuaikan pelaksanaan program dengan ketersediaan anggaran.
“Kalau anggarannya ada, kenapa tidak? Itu kan konsekuensinya, semua bergantung pada anggaran,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kondisi keuangan pemerintah pusat dan daerah saling berkaitan. Kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban sangat dipengaruhi penerimaan negara, pembayaran pajak, serta kontribusi dunia usaha.
Karena itu, ia berharap kondisi fiskal pemerintah pusat segera membaik agar hak keuangan daerah dapat disalurkan. (Adv/Dd)
