SAJAK.ID – Penantian guru honorer atau non-ASN di Kutai Kartanegara (Kukar) untuk menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mulai menemukan titik terang.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar menargetkan pembayaran insentif untuk periode Juli hingga November 2026 segera direalisasikan.
Sekretaris Disdikbud Kukar, Pujianto, mengatakan proses pencairan TPP bagi guru non-ASN akan segera dilakukan.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kukar terkait penyaluran dan penetapan insentif guru honorer non-ASN dan guru agama, Kamis (12/11/2026), di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kukar.
Menurut Pujianto, pemerintah daerah tengah mempersiapkan proses penyelesaian agar hak para guru tersebut dapat segera disalurkan.
“Untuk pencairan TPP bagi guru non-ASN, prosesnya akan segera kami lakukan. Kami menargetkan pembayaran periode Juli sampai November 2026 bisa segera direalisasikan,” ujarnya.
Namun, pembahasan RDP tidak hanya menyangkut guru non-ASN. Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah guru Kementerian Agama yang mendapat penugasan mengajar di sekolah dasar (SD) di bawah naungan Disdikbud Kukar.
Selama ini, guru-guru tersebut belum menerima TPP meskipun menjalankan tugas mengajar di sekolah yang sama dengan guru lainnya.
Pujianto menjelaskan, terdapat perbedaan status kepegawaian antara guru yang berada di bawah pemerintah daerah dan guru yang berstatus sebagai pegawai Kementerian Agama. Kondisi tersebut membuat pemberian TPP perlu dikaji berdasarkan ketentuan yang berlaku.
“Kami masih menunggu regulasi yang bisa menjadi dasar pemberian TPP bagi guru Kementerian Agama yang mengajar di sekolah-sekolah di bawah Disdikbud,” jelasnya.
Ia menyebut persoalan tersebut perlu dibicarakan bersama sejumlah pihak, termasuk Bagian Hukum dan Inspektorat, agar keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah.
Pujianto berharap pembahasan lanjutan dapat menghasilkan kepastian hukum sekaligus memberikan jalan keluar bagi para guru yang mengharapkan kesetaraan pemberian tunjangan. (Adv/Dd)
