SAJAK.ID – Akses pembiayaan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat untuk mengembangkan usaha maupun memenuhi kebutuhan produktif lainnya.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berupaya menghadirkan dukungan melalui program Kredit Kukar Idaman Terbaik dengan rancangan skema subsidi bunga.
Berbeda dari konsep sebelumnya yang mengarah pada pemanfaatan dividen, pemerintah daerah kini menyiapkan mekanisme agar beban bunga pinjaman ditanggung melalui subsidi pemerintah. Skema tersebut masih dalam tahap pembahasan sebelum diterapkan.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menjelaskan perubahan mekanisme itu dilakukan agar dukungan pemerintah diberikan melalui pembayaran bunga pinjaman.
“Konsepnya sekarang bukan lagi menggunakan skema dividen, tetapi pemerintah memberikan subsidi terhadap bunga kredit,” ujar Aulia di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Selasa (17/11/2026).
Untuk menggambarkan mekanismenya, Aulia memberikan contoh pinjaman sebesar Rp100 juta dengan tingkat bunga 11,5 persen. Dalam rancangan tersebut, bunga pinjaman akan ditanggung pemerintah daerah sehingga penerima yang memenuhi persyaratan tidak dibebani pembayaran bunga.
“Misalnya masyarakat meminjam Rp100 juta, bunga 11,5 persen itu yang akan kita subsidi,” katanya.
Meski konsepnya telah diarahkan pada subsidi bunga, program tersebut belum dapat langsung diluncurkan. Pemerintah daerah masih berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Konsultasi tersebut diperlukan untuk memastikan mekanisme yang disiapkan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Persyaratan penerima, pola penyaluran kredit, dan tata cara pembayaran subsidi juga perlu dimatangkan.
Karena itu, pemerintah daerah belum menetapkan tanggal peluncuran program. Penyelesaian aspek teknis dan hasil konsultasi menjadi bagian yang harus diperhatikan sebelum program dijalankan.
Aulia berharap skema tersebut dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan akses pembiayaan. Namun, pemerintah tetap harus memastikan pelaksanaannya memiliki dasar aturan yang jelas.
“Kita ingin program ini bisa berjalan dengan baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku,” tutupnya. (Adv/Dd)
