SAJAK.ID – Luasnya wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) membuat kebutuhan pembangunan sekolah tersebar di berbagai kawasan. Dari pusat pemerintahan hingga wilayah Hulu dan pesisir, kondisi bangunan dan kebutuhan perbaikan menjadi pekerjaan yang harus dipetakan secara cermat.
Di tengah tantangan itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Heriansyah, menegaskan bahwa penanganan sekolah tidak semata-mata ditentukan oleh letaknya.
Dia mengatakan, kondisi fisik bangunan dan tingkat kebutuhan menjadi dasar untuk menentukan sekolah yang diusulkan menerima bantuan.
Pemerintah daerah kini mengupayakan berbagai sumber pembiayaan agar pembangunan dan rehabilitasi tetap berjalan. APBD Kukar tidak menjadi satu-satunya tumpuan, karena dukungan APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Timur juga diupayakan.
“Semua sumber pendanaan akan coba kita kolaborasikan,” kata Heriansyah.
Upaya tersebut berjalan melalui sejumlah program. Untuk jenjang SMP, sekitar lima sekolah masuk dalam program tahun ini, dengan alokasi bantuan yang dapat mencapai ratusan juta untuk kategori tertentu.
Sementara itu, puluhan sekolah dasar telah mengikuti bimbingan teknis agar kepala sekolah dan pengawas memahami mekanisme pelaksanaan pembangunan secara swakelola.
Namun, pembangunan tidak hanya bergantung pada kondisi bangunan. Kelengkapan administrasi dan legalitas lahan juga menjadi bagian yang harus diselesaikan.
Disdikbud Kukar terus mendorong sertifikasi aset sekolah yang dokumennya belum lengkap. Persyaratan tersebut perlu dipenuhi agar proses pengusulan dan pembangunan tidak terhambat.
Bagi Heriansyah, kolaborasi pendanaan dan pembenahan administrasi menjadi bagian dari upaya menjawab kebutuhan pendidikan di wilayah yang luas. Sebab, setiap sekolah yang membutuhkan perbaikan memiliki persoalan dan tahapan penanganan yang berbeda.
“Di tengah keterbatasan anggaran ini, kita terus berupaya menjaga agar kebutuhan fasilitas pendidikan di berbagai wilayah Kukar tetap masuk dalam perencanaan pembangunan,” tegasnya. (Adv/Dd)
