SAJAK.ID – Penyediaan bus sekolah di Kutai Kartanegara (Kukar) tidak berhenti pada pengadaan kendaraan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar kini membahas cara membiayai bahan bakar minyak (BBM) agar layanan transportasi bagi pelajar bisa terus berjalan.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, Dinas Perhubungan telah membagikan sembilan unit bus sekolah. Selain itu, ada satu unit bus tambahan dari Kementerian Perhubungan yang direncanakan dikirim ke Kecamatan Sangasanga.
Namun, penambahan armada bukan satu-satunya hal yang perlu dipikirkan. Biaya operasional, terutama BBM, menjadi persoalan yang harus diselesaikan pemerintah daerah.
Aulia menyebut, Pemkab Kukar telah membicarakan kemungkinan pembiayaan BBM melalui forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan.
“Sudah kita bicarakan dengan teman-teman di forum TJSL. Kemungkinan mereka bisa membantu biaya bahan bakarnya,” kata Aulia belum lama ini.
Menurut dia, keterlibatan perusahaan dapat menjadi bentuk dukungan terhadap pendidikan di Kukar. Dengan skema tersebut, perusahaan memiliki ruang untuk berkontribusi dalam mendukung transportasi pelajar.
Meski begitu, pemerintah tidak ingin menerapkan layanan bus sekolah secara merata tanpa melihat kebutuhan setiap wilayah.
Aulia menjelaskan, organisasi perangkat daerah (OPD) akan menganalisis kebutuhan transportasi pelajar di masing-masing kecamatan. Hasil analisis itu menjadi dasar pemerintah dalam menentukan jenis layanan yang sesuai.
“Kita lihat dulu kebutuhan masyarakatnya. Kalau memang perlu bus sekolah, kita jalankan. Kalau kebutuhannya berbeda, kita cari bentuk pelayanan yang lebih cocok,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemkab Kukar juga menaruh perhatian pada pemerataan fasilitas pendidikan. Aulia menyebut kebijakan daerah tetap mengikuti arah pembangunan pemerintah pusat, termasuk dalam penggunaan teknologi pembelajaran.
Salah satunya melalui penyediaan interactive display atau papan pintar di sekolah. Menurut Aulia, program tersebut sudah dijalankan sejak masa pemerintahan Bupati Edi Damansyah.
Namun, ia mengingatkan bahwa bantuan teknologi perlu disesuaikan dengan kondisi sekolah. Ketersediaan listrik, akses internet, ruang belajar, toilet, hingga kualitas dan kesejahteraan guru tetap menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah.
“Yang kita berikan kepada sekolah harus sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jangan sampai bantuannya ada, tetapi kebutuhan dasarnya belum terpenuhi,” kata Aulia.
Untuk mendukung penggunaan teknologi pembelajaran, Pemkab Kukar telah memfasilitasi akses internet melalui Starlink bagi sekolah-sekolah. Sementara itu, persoalan listrik masih menjadi pekerjaan yang perlu ditangani, terutama di wilayah yang belum terjangkau jaringan secara memadai.
Aulia menyebut masih ada sekitar 8.000 kepala keluarga (KK) di Kukar yang belum menikmati akses listrik. Pemerintah daerah juga berencana meresmikan listrik komunal di Desa Sepatin.
Terkait sekolah penerima papan pintar yang masih menghadapi kendala infrastruktur, ia mengatakan pemerintah daerah siap berkomunikasi dengan pemerintah pusat.
“Kalau ada sekolah yang dapat papan pintar, tetapi listriknya belum tersedia, kita komunikasikan dengan pemerintah pusat. Komunikasi kita tetap terbuka,” tutupnya. (Adv/Dd)
