SAJAK.ID – Setiap hari, aktivitas pemerintahan di Kutai Kartanegara tidak hanya diisi dengan pekerjaan administratif dan pelayanan masyarakat. Gerakan Etam Mengaji juga menjadi kegiatan yang harus dijalankan di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, hingga kelurahan.
Program tersebut dipantau secara berjenjang. Setiap kelurahan melaporkan pelaksanaannya kepada camat, kemudian diteruskan kepada Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono.
Baginya, Gerakan Etam Mengaji bukan kegiatan tambahan yang bisa dilakukan ketika memiliki waktu luang. Program tersebut merupakan bagian dari dedikasi yang harus dijalankan seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Gerakan Etam Mengaji ini dilaksanakan setiap hari. Jadi, seluruh OPD, kecamatan, dan kelurahan harus ikut menjalankannya,” kata Sunggono saat ditemui di Pendopo Odah Etam Tenggarong, Jumat (6/11/2026).
Ia menyebutkan, sejumlah kecamatan sudah menjalankan kegiatan tersebut secara intensif. Pelaksanaan di wilayah lain juga terus dipantau melalui laporan masing-masing instansi.
Pemerintah bahkan menyiapkan mekanisme evaluasi bagi aparatur yang mengikuti program tersebut. Salah satunya menyangkut perkembangan kemampuan membaca Al-Qur’an bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Kami ingin melihat perkembangan kemampuan mengajinya dari tahun sebelumnya sampai tahun berjalan,” ujarnya.
Ketentuan serupa juga akan diterapkan kepada pejabat yang baru dilantik. Proses administrasi tertentu akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, termasuk kewajiban mengikuti pembelajaran mengaji.
Untuk menjalankan mekanisme tersebut, Pemkab Kukar telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kukar.
“Nanti BKPSDM yang menindaklanjuti mekanismenya. Para pejabat akan mengikuti pembelajaran dan tes di hadapan petugas yang ditunjuk,” jelasnya.
Penilaian kemampuan membaca Al-Qur’an akan mempertimbangkan kemampuan masing-masing peserta. Pegawai yang masih berada pada tahap Iqra 1 tetap dinilai sesuai tingkat kemampuannya.
“Kalau masih di Iqra 1, kita nilai dari tingkat itu. Kalau sudah lebih tinggi, tentu kita ingin ada peningkatan,” ungkap Sunggono.
Ia mengatakan, pemerintah juga akan melihat pelaksanaan program di setiap instansi sebagai bahan evaluasi.
“Ini bagian dari program dedikasi pemerintah daerah. Kalau tidak dilaksanakan, tentu ada konsekuensi ketika ketentuan itu perlu ditegakkan,” pungkasnya. (Adv/Dd)
