SAJAK.ID – Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih menjadi pekerjaan panjang yang harus diselesaikan pemerintah daerah. Salah satu ruas yang menjadi perhatian ialah jalan Anggana-Muara Badak yang ditargetkan tuntas diperbaiki pada 2027.
Ruas jalan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan konektivitas wilayah, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas dan melakukan mobilitas antar kecamatan.
Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin mengatakan, pemerintah daerah berupaya menuntaskan pekerjaan perbaikan jalan tersebut sesuai target. Selain jalan utama, pembenahan juga dilakukan terhadap jalan lingkungan serta akses penghubung antardesa dan antarkelurahan.
“Kita ingin akses masyarakat semakin baik. Jalan Anggana-Muara Badak menjadi salah satu pekerjaan yang harus kita selesaikan pada 2027,” ujar Rendi saat diwawancarai di Taman Kota Raja Tenggarong, Sabtu (14/11/2026).
Namun, upaya tersebut dihadapkan pada kondisi keuangan daerah yang tidak lagi sebesar tahun-tahun sebelumnya. APBD Kukar yang sebelumnya berada di kisaran Rp12 triliun hingga Rp14 triliun, kini hanya sekitar Rp5,9 triliun hingga Rp6 triliun.
Kondisi itu membuat pemerintah harus lebih cermat menentukan prioritas pembangunan. Terlebih, sebagian anggaran sudah terikat dengan ketentuan belanja wajib atau mandatory spending.
“Ruang fiskal kita sekarang jauh lebih terbatas. Setelah belanja wajib diperhitungkan, anggaran yang benar-benar bisa digunakan untuk pembangunan tidak sampai Rp1 triliun,” jelasnya.
Di sisi lain, kebutuhan pembenahan infrastruktur jalan di Kukar sangat besar. Pemerintah membutuhkan anggaran puluhan triliun rupiah untuk memastikan seluruh ruas jalan berada dalam kondisi mantap.
Dengan kemampuan pembiayaan sekitar Rp1 triliun hingga Rp2 triliun per tahun, penyelesaian seluruh pekerjaan membutuhkan waktu panjang. Apalagi, jalan yang sudah diperbaiki bertahun-tahun lalu bisa kembali rusak dan membutuhkan penanganan.
“Kita tidak hanya membangun jalan baru atau memperbaiki jalan yang rusak. Jalan yang sudah bagus pun harus dipelihara agar kondisinya tetap terjaga,” tuturnya.
Luas wilayah Kukar turut menjadi tantangan tersendiri. Luas daerah ini sekitar 41 kali lebih besar dibandingkan DKI Jakarta dan 112 kali dibandingkan Kota Surakarta.
Karena itu, pemerintah daerah berupaya mencari dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan sumber pendanaan lainnya.
“Kita harus mengoptimalkan semua peluang pendanaan yang tersedia agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan meskipun kemampuan APBD sedang terbatas,” pungkas Rendi. (Adv/Dd)
