SAJAK.ID – Dukungan pemerintah terhadap pendidikan anak-anak di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus diupayakan melalui berbagai program bantuan. Meski sejumlah kegiatan mengalami penyesuaian anggaran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar memastikan program beasiswa untuk siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) kembali dialokasikan pada 2027.
Kepala Disdikbud Kukar, Heriansyah, menjelaskan bahwa program beasiswa yang bersumber dari komitmen pemerintah daerah sempat terkena dampak efisiensi anggaran.
Namun, pemerintah daerah tetap berupaya menjaga keberlanjutan bantuan pendidikan agar kesempatan belajar siswa tidak terganggu.
“Untuk 2027, anggaran beasiswa sudah kami alokasikan kembali. Kuota penerimanya nanti mengikuti hasil seleksi dan data yang tersedia,” ungkap Heriansyah saat diwawancarai di Pendopo Odah Etam Tenggarong, Jumat (6/11/2026).
Dalam menentukan penerima bantuan, Disdikbud Kukar menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai dasar verifikasi. Langkah ini dilakukan untuk mencegah seorang siswa menerima bantuan pendidikan dari beberapa program sekaligus.
Heriansyah menyebut siswa yang telah memperoleh bantuan melalui program Gratispol maupun Program Indonesia Pintar (PIP) tidak dapat kembali menerima beasiswa Kukar Idaman.
Menurut dia, pendataan tersebut penting agar bantuan pemerintah dapat menjangkau siswa yang belum memperoleh dukungan dari program lainnya.
Di sisi lain, Disdikbud Kukar tetap menjalankan program seragam gratis bagi siswa baru jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), SD, dan SMP.
Penyaluran bantuan tersebut kini telah berlangsung di sejumlah sekolah. Menariknya, pemerintah daerah tidak membatasi penerima berdasarkan kondisi ekonomi keluarga.
“Semua siswa baru mendapatkan seragam gratis. Kami tidak membedakan latar belakang ekonomi karena seragam merupakan kebutuhan setiap anak yang baru masuk sekolah,” jelasnya.
Selain bantuan seragam, perhatian pemerintah daerah juga diarahkan pada penguatan pendidikan anak usia dini. Disdikbud Kukar sebenarnya telah mengalokasikan bantuan untuk lembaga PAUD, tetapi pelaksanaannya mengalami penyesuaian dan direncanakan kembali pada 2027.
Program tersebut dinilai semakin penting seiring penerapan kebijakan wajib belajar 13 tahun. Kebijakan ini menempatkan satu tahun pendidikan PAUD sebagai bagian dari tahapan pendidikan sebelum anak memasuki SD, kemudian melanjutkan ke SMP hingga SMA.
Heriansyah menjelaskan, lembaga PAUD saat ini juga telah memperoleh dukungan melalui berbagai skema pendanaan, seperti Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), BOS Kinerja, dan BOS reguler.
Dukungan lainnya datang dari pemerintah pusat. Baru-baru ini, pemerintah memberikan bantuan perlengkapan alat tulis kepada siswa SD kelas 1 dan kelas 2 dengan nilai sekitar Rp125 ribu per siswa.
Beragam bantuan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan tidak hanya bertumpu pada pemerintah kabupaten. Dukungan juga berasal dari APBN dan APBD provinsi.
“Harapan kami, tidak ada lagi anak-anak yang tidak bersekolah. Negara harus menyediakan akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” tuturnya.
Upaya memperluas akses pendidikan juga dilakukan melalui pembangunan dan perbaikan sarana sekolah. Di tengah keterbatasan APBD kabupaten, Disdikbud Kukar memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan pendanaan rehabilitasi dan revitalisasi sekolah.
Sejumlah kegiatan perbaikan tetap dilaksanakan melalui APBD. Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah perlu mencari sumber pendanaan tambahan.
Karena itu, program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur pendidikan, mulai dari jenjang TK, SD, hingga SMP.
Meski demikian, Heriansyah mengingatkan bahwa sekolah harus memenuhi sejumlah persyaratan untuk memperoleh bantuan tersebut. Proses seleksinya juga berlangsung cukup ketat.
“Pendanaan pendidikan harus kita upayakan bersama. Tidak hanya melalui APBD kabupaten, tetapi juga dengan memanfaatkan program dari pemerintah pusat agar kebutuhan sekolah bisa terpenuhi,” pungkasnya. (Adv/Dd)
