SAJAK.ID – Hubungan yang harmonis antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa menjadi salah satu fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.
Namun, keharmonisan tersebut tidak berarti kedua lembaga harus selalu berjalan tanpa perbedaan pandangan. Fungsi pengawasan tetap harus dijalankan agar pemerintahan desa berlangsung secara terbuka dan bertanggung jawab.
Pesan itu disampaikan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri saat melantik lima anggota Pengganti Antarwaktu (PAW) BPD di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Selasa (17/11/2026).
Di hadapan para anggota BPD yang baru dilantik, Aulia meminta mereka membangun komunikasi dan hubungan kelembagaan yang baik dengan kepala desa.
Menurut dia, hubungan yang tidak harmonis antara BPD dan kepala desa berpotensi menghambat jalannya pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa.
“Bangun hubungan yang harmonis dengan kepala desa. Hubungan yang baik akan membantu tata kelola pemerintahan desa menjadi lebih baik,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar hubungan tersebut tidak disalahartikan sebagai bentuk kesepakatan untuk saling melindungi ketika terdapat persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
BPD tetap harus menjalankan tugas pengawasan terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran desa. Sementara itu, kepala desa memiliki tanggung jawab melaksanakan pemerintahan dan pembangunan sesuai ketentuan.
Aulia menegaskan bahwa keharmonisan justru harus dibangun dengan tetap menjaga batas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
“Harmonis bukan berarti harus kongkalikong atau bersikongkol dengan kepala desa. BPD tetap harus menjalankan tugas dan fungsinya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa BPD bersama kepala desa memiliki tanggung jawab dalam menyusun peraturan desa sebagai dasar penataan dan pembangunan wilayah.
Sinergi kedua lembaga tersebut diharapkan mampu menciptakan pemerintahan desa yang lebih baik, sekaligus mendukung pelaksanaan program Kukar Idaman Terbaik.
Aulia juga berharap para anggota BPD yang baru menerima amanah dapat menjaga hubungan kerja secara profesional tanpa meninggalkan tanggung jawab pengawasan.
“Kalau BPD dan kepala desa tidak harmonis, pembangunan bisa terhambat. Karena itu, mari jalankan tugas masing-masing dengan baik demi kemajuan desa,” tutupnya. (Adv/Dd)
