SAJAK.ID – Anggaran desa bukan hanya angka yang tercantum dalam dokumen perencanaan. Setiap rupiah di dalamnya memiliki tanggung jawab untuk digunakan sesuai kebutuhan pembangunan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai ketentuan.
Hal tersebut menjadi salah satu pesan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri ketika melantik lima anggota Pengganti Antarwaktu (PAW) BPD di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Selasa (17/11/2026).
Aulia mengingatkan bahwa BPD memiliki tanggung jawab mengawasi penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), serta seluruh pembiayaan yang melekat pada pemerintahan desa.
Menurut dia, pengawasan tersebut harus dilakukan secara serius agar anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk kepentingan warga.
“BPD harus mengawasi setiap rupiah dari Dana Desa, ADD, dan seluruh anggaran yang ada di desa,” tegasnya.
Ia menjelaskan, tugas BPD memiliki kemiripan dengan fungsi anggota DPRD di tingkat kabupaten. Keduanya sama-sama memiliki tanggung jawab mengawal jalannya pemerintahan dan memastikan kebijakan anggaran berjalan sesuai rencana pembangunan.
Dalam pelaksanaannya, BPD juga harus terlibat bersama kepala desa dalam menyusun peraturan desa. Regulasi tersebut menjadi landasan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menentukan arah pembangunan desa.
Aulia menilai fungsi pengawasan tidak boleh hanya berhenti pada pemeriksaan administrasi. BPD perlu memastikan bahwa kebijakan dan penggunaan anggaran memiliki keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
“Anggaran desa harus benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu yang harus menjadi perhatian bersama,” ungkapnya.
Selain pengawasan keuangan, ia meminta anggota BPD mengawal pelaksanaan program Kukar Idaman Terbaik di wilayah masing-masing.
Bupati Aulia berharap lembaga perwakilan masyarakat desa tersebut mampu menjalankan tugas secara bertanggung jawab dan menjaga agar setiap kebijakan pembangunan berjalan sesuai perencanaan.
“Kami berharap BPD bisa menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik agar pembangunan desa semakin terarah,” pungkasnya. (Adv/Dd)
