SAJAK.ID – Di tengah sorotan terhadap kinerja pemerintah daerah, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri mengingatkan seluruh pejabat agar tidak hanya sibuk menjalankan program, tetapi juga mampu menjelaskan pekerjaan pemerintah kepada masyarakat.
Baginya, komunikasi publik menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta lebih terbuka terhadap media pers dan tidak menghindari wartawan ketika dimintai keterangan.
Pesan tersebut disampaikan Aulia saat melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, di Pendopo Odah Etam Tenggarong, Jumat (6/11/2026).
Ia mengungkapkan, hasil survei terakhir menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pemkab Kukar berada di angka 64 persen. Angka tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk mengetahui persoalan yang memengaruhi penilaian publik.
Dari hasil penelusuran, Aulia menemukan bahwa masyarakat memahami adanya keterbatasan anggaran dalam menjalankan visi dan misi Kukar Idaman Terbaik. Namun, persoalan muncul ketika pemerintah tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai kondisi tersebut.
“Komunikasi seperti inilah yang harus dimiliki aparatur sipil negara. Masyarakat membutuhkan penjelasan agar mereka memahami apa yang sedang kita kerjakan,” ungkapnya.
Menurut Aulia, persoalan komunikasi dapat membuat kebijakan pemerintah disalahartikan. Ia mencontohkan program bantuan Rp150 juta per RT yang pencairannya dibagi menjadi tiga termin.
Apabila pemerintah hanya menyampaikan bahwa bantuan yang turun sebesar Rp50 juta, masyarakat bisa menganggap program tersebut mengalami pengurangan. Padahal, pencairannya memang dilakukan secara bertahap dalam tiga periode.
Pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa setiap OPD perlu memiliki kemampuan menyampaikan informasi secara utuh. Pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat membangun persepsi sendiri akibat minimnya penjelasan dari aparatur.
Aulia juga mengajak para pejabat belajar dari pelaksanaan program pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan yang memiliki manfaat luas pun bisa menuai ketidakpuasan apabila tata kelola dan komunikasi pelaksanaannya tidak berjalan baik.
Persoalan tersebut, kata dia, berkaitan erat dengan lemahnya citra pemerintah atau government branding Pemkab Kukar. Untuk memperbaikinya, setiap perangkat daerah harus lebih aktif menyampaikan informasi mengenai program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat.
“Bapak dan Ibu harus media friendly. Hari ini bukan zamannya lagi menghindari kawan-kawan wartawan. Bernarasi dengan baik, dan narasi akan baik kalau kita punya data yang baik,” tegasnya.
Ia bahkan meminta seluruh OPD memasukkan strategi publikasi dalam perencanaan kerja 2027. Setiap perangkat daerah ditargetkan mampu memproduksi sedikitnya dua berita dalam satu minggu.
Bagi Aulia, keterbukaan informasi bukan hanya urusan hubungan pemerintah dengan wartawan. Lebih dari itu, komunikasi yang baik harus menjadi bagian dari tanggung jawab aparatur dalam memberikan pelayanan publik.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat kini dapat mengamati dan menilai hampir seluruh aktivitas pemerintah. Karena itu, perilaku pejabat maupun petugas pelayanan di lapangan akan ikut menentukan citra kepemimpinan daerah.
“Penilaian masyarakat terhadap pemerintah bukan hanya dari tindak tanduk kepala daerah, tetapi juga bagaimana seluruh aparatur bertindak di lapangan,” tuturnya.
Aulia berharap para pejabat yang baru dilantik mampu membangun kerja sama, memperkuat komunikasi, dan menghadirkan pelayanan yang berkualitas. Dengan begitu, keterbatasan anggaran tidak menjadi penghalang bagi pemerintah untuk tetap mendapatkan kepercayaan masyarakat. (Adv/Dd)
