SAJAK.ID – Pemeriksaan perpajakan perusahaan pertambangan di Kutai Kartanegara (Kukar) membutuhkan keterbukaan data dari seluruh pelaku usaha.
Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan laporan administrasi, tetapi juga perlu mencocokkannya dengan aktivitas yang berlangsung di lapangan.
Karena itu, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri meminta perusahaan memberikan informasi secara terbuka selama pemeriksaan tim terpadu berlangsung.
Dalam Entry Meeting Pemeriksaan Tim Terpadu Wilayah Kutai Kartanegara di Gedung PKM, Senin (16/11/2026), Aulia menyebutkan sebanyak 214 perusahaan hadir dalam kegiatan tersebut. Sementara sekitar 50 perusahaan yang diundang tidak menyatakan kehadiran.
Ia mengapresiasi perusahaan yang telah memenuhi undangan pemerintah daerah dan berharap kerja sama terus terjalin selama proses pemeriksaan.
“Kami berterima kasih kepada perusahaan yang sudah hadir dan bersedia bekerja sama,” ujarnya.
Aulia menekankan pentingnya data kendaraan dan alat berat yang digunakan perusahaan. Informasi tersebut diperlukan untuk mengetahui aktivitas operasional yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan.
Ia bahkan meminta perusahaan tidak ragu menyampaikan jumlah kendaraan maupun alat berat yang dimiliki dan digunakan di wilayah Kukar.
“Silakan buka datanya. Kami ingin mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan,” katanya.
Menurutnya, pemeriksaan tidak harus menyelesaikan seluruh persoalan dalam waktu dua hingga tiga hari. Namun, pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan peta jalan untuk perbaikan administrasi perpajakan.
Aulia berharap perusahaan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membangun komunikasi dengan pemerintah.
“Kami ingin proses ini menjadi awal kerja sama yang lebih baik antara pemerintah dan perusahaan,” tutupnya. (Adv/Dd)
