SAJAK.ID – Kendaraan operasional perusahaan pertambangan tidak selalu memiliki nomor polisi dari daerah tempat kendaraan tersebut bekerja. Ada kendaraan yang terdaftar di Samarinda atau Balikpapan, tetapi setiap hari menjalankan aktivitas produksi di wilayah Kutai Kartanegara (Kukar).
Persoalan inilah yang menjadi perhatian Bupati Kukar Aulia Rahman Basri dalam pemeriksaan terpadu perpajakan perusahaan pertambangan.
Dalam Entry Meeting Pemeriksaan Tim Terpadu Wilayah Kutai Kartanegara di Gedung PKM, Senin (16/11/2026), Aulia meminta perusahaan membuka data kendaraan dan lokasi operasionalnya.
Ia menjelaskan, pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor dapat berkaitan dengan domisili kendaraan maupun lokasi kendaraan tersebut beroperasi.
Menurutnya, pemerintah perlu mencermati aktivitas kendaraan secara faktual agar penerimaan pajak sesuai dengan ketentuan.
“Kendaraan itu menggunakan bahan bakar ketika bekerja, bukan ketika hanya terparkir,” ujarnya.
Aulia mencontohkan perusahaan yang memiliki kantor pusat di luar Kukar, tetapi menjalankan kegiatan pertambangan di Tabang atau Loa Kulu.
Kendaraan dan alat berat perusahaan tersebut menggunakan fasilitas jalan yang dibangun dan dipelihara pemerintah daerah.
“Kalau kendaraan bekerja di Kukar, kami ingin kontribusi pajaknya juga bisa dirasakan masyarakat di sini,” katanya.
Ia menegaskan pemerintah tidak bermaksud mempersulit kegiatan investasi. Sebaliknya, pembenahan pajak diperlukan agar pembangunan infrastruktur daerah dapat terus didukung melalui penerimaan yang menjadi hak pemerintah.
Aulia meminta tim terpadu mengkaji persoalan tersebut secara objektif dan transparan.
“Kami hanya meminta keadilan sesuai dengan tempat kegiatan usaha berlangsung,” tutupnya. (Adv/Dd)
