SAJAK.ID – Besarnya aktivitas pertambangan di Kutai Kartanegara (Kukar) menyimpan potensi penerimaan daerah yang masih perlu dioptimalkan.
Pemerintah Kabupaten Kukar kini berupaya memastikan setiap kewajiban perpajakan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut tercatat dan dibayarkan sesuai ketentuan.
Upaya itu menjadi salah satu agenda utama Bupati Kukar Aulia Rahman Basri dalam Entry Meeting Pemeriksaan Tim Terpadu Wilayah Kutai Kartanegara di Gedung PKM, Senin (16/11/2026).
Aulia melihat sektor pertambangan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Kukar.
Besarnya produksi batu bara juga berbanding dengan kebutuhan kendaraan operasional, alat berat, dan bahan bakar yang digunakan perusahaan.
Namun, potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya tercermin dalam penerimaan pajak daerah. Karena itu, pemerintah melakukan sinkronisasi dan rekonsiliasi data bersama Bapenda Provinsi Kalimantan Timur, Bapenda Kukar, kejaksaan, dan kepolisian.
“Kami ingin seluruh potensi pajak ini tercatat dengan baik,” ujar Aulia.
Ia menyebutkan, terdapat tiga komponen yang menjadi perhatian, yakni pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), dan pajak air permukaan.
Melalui pembenahan tersebut, Aulia optimistis Kukar dapat memperoleh tambahan pendapatan sekitar Rp800 miliar pada 2027.
“Potensi ini kami hitung berdasarkan data dan kondisi aktivitas perusahaan di lapangan,” katanya.
Ia menegaskan, target tersebut bukan berarti pemerintah akan membebankan pajak baru kepada perusahaan. Pemeriksaan lebih diarahkan untuk memastikan kewajiban yang sudah diatur benar-benar dilaksanakan.
“Yang kami perlukan adalah pencatatan yang benar. Kalau datanya sudah sesuai, penerimaan daerah juga bisa lebih optimal,” tutupnya. (Adv/Dd)
